Utusan PBB: Suriah tak akui peran PBB dalam pembentukan komite konstitusional

PBB, New York (ANTARA News) – Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura, Jumat (26/10), mengatakan Damaskus tidak mengakui peran PBB dalam pembentukan komite konstitusional –yang bertugas merancang undang-undang dasar baru buat negara itu.

De Mistura mengatakan pernyataan akhir dalam pembicaraan antar-orang Suriah di Sochi, Rusia, pada Januari memang menetapkan PBB bertugas di dalam susunan komite konstitusional. Pembicaraan tersebut diperantarai oleh Rusia, Iran dan Turki, penjamin Kesepatan Astana.

“Kesepakatan akhir akan dicapai dalam proses Jenewa, yang dipimpin PBB, mengenai mandat dan ketentuan rujukan, wewenang, peraturan prosedur dan kriteria pemilihan bagi susunan komite konstitusional itu,” kata de Mistura, yang mengutip versi Rusia dari hasil tersebut.

Namun dalam pertemuan dengan de Mistura di Ibu Kota Suriah, Damaskus, pada Rabu, Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Muallem tidak mengakui hasil pembicaraan Sochi seperti yang dibagikan di Dewan Keamanan oleh Rusia, kata de Mistura.

“Mengenai pernyataan akhir Sochi, al-Muallem merujuk kepada hasil lain dan bukan yang dibagikan oleh Rusia di Dewan Keamanan. Ia mengatakan mungkin bagi Pemerintah Suriah untuk menerima “beberapa unsur` hasil yang dibagikan oleh Rusia dan `menyatukannya dengan `hasil` lain yang diserahkan oleh pemerintah –dan perbedaan penting ada mengenai ini, terutama, peran PBB,” kata de Mistural kepada Dewan Keamanan.

Baca juga: PBB: 7.000 lebih anak menjadi korban konflik di Suriah

Baca juga: Dewan Keamanan PBB tak berhasil mengutuk serangan AS ke Suriah

Mengenai pemahaman yang dicapai antara Rusia dan PBB sebelum pembicaraan Sochi bahwa hasil pembicaraan Sochi akan dibawa ke Jenewa sebagai sumbangan bagi proses pembicaraan antar-orang Suriah, al-Muallem tidak memandangnya konsisten dengan prinsip kedaulatan dan non-campur-tangan, kata de Mistura.

“Pada dasarnya, Menteri al-Muallem tidak menerima baik peran bagi PBB secara umum dalam mengidentifikasi atau memilah daftar Pihak Ketiga,” kata utusan PBB tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu. Ia merujuk kepada daftar wakil masyarakat sipil dalam komite itu.

Berdasarkan kesepakatan Sochi, komite konstitusional akan terdiri atas wakil Pemerintah Suriah, oposisi dan masyarakat sipil –masing-masing 50 orang.

Al-Muallem menyatakan Pemerintah Suriah dan Rusia baru-baru ini telah sepakat bahwa tiga penjamin Kesepakatan Astana serta Pemerintah Suriah akan, melalui konsultasi di kalangan mereka, menyiapkan satu usul yang berkaitan dengan wakil masyarakat sipil, dan menyerahkannya ke pada fasilitasi PBB.

Karena al-Muallem menyatakan metodologi yang dipilih Pemerintah Suriah saat ini digarap oleh penjamin Kesepakatan Astana mengenai susuan masyarakat sipil dalam Komite Konstitusional, katanya. Banyak tanggung-jawab dan harapan kini berada di pundak mereka mengenai cara menerapkan Deklarasi Sochi dengan cara yang mengemban penerapan Resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB dan memberi dampak praktis bagi poin dasar yang menjadi landasan dukungan PBB buat Kesepakatan Sochi.

Editor: Chaidar Abdullah

Pewarta:
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2018