Masa Penahanan Karen Agustiawan Diperpanjang

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan (kedua kiri) mengenakan baju tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejagung, Jakarta. Foto: Antara/HO

Jakarta: Masa penahanan tersangka kasus investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia, Karen Agustiawan, diperpanjang. Masa penahanannnya seharusnya selesai 13 Oktober lalu. 

Kejaksaan Agung memutuskan untuk memperpanjang penahanan mantan direktur utama Pertamina tersebut hingga maksimal 40 hari ke depan. Keputusan perpanjangan penahanan tersebut disampaikan pengacara Karen, Soesilo Aribowo. 

“Penyidik merasa perlu untuk memeriksa ibu Karen lagi. Jadi, maksimal sampai 40 hari Ibu masih akan berada di tahanan,” kata Soesilo, melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Oktober 2018. 

Soesilo mengatakan perpanjangan penahanan tersebut merupakan kewenangan penyidik. Pihaknya tak bisa mencampuri. Jika penyidik masih merasa perlu untuk memperpanjangnya, pihaknya mempersilakan. 

“Sudah diatur dalam KUHAP. Ini berarti Ibu Karen memasuki masa penahanan kedua,” kata Soesilo. 

Karen ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. 

Perkara ini bermula pada 2009 ketika PT Pertamina (Persero) mengakuisisi (investasi nonrutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company LTd di Lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia. Pembelian berdasarkan agreement for sale and purchase-BMG project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaannya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Pengambilan keputusan investasi diduga tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap dan tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris. Hal ini membuat keuangan Pertamina dirugikan USD31.492.851 dan AUD26.808.244 atau setara Rp568,06 miliar.

Akibat perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(UWA)