Sekitar 1.000 Napi belum Kembali ke LP Palu

Jakarta: Pemerintah masih membebaskan narapidana di Palu, Sulawesi Tengah, imbas gempa dan tsunami. Mereka masih bisa berkeliaran selama masa tanggap darurat.

“Kita harus maklum bisa saja di antara mereka ada yang keluarganya yang tertimbun hilang sampai sekarang belum diidentifikasi. Secara kemanusiaan masih diberikan kesempatan,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Selasa, 16 Oktober 2018.

Yasonna mengaku pihaknya sempat meminta Polda Sulteng memanggil para narapidana. Namun, langkah itu tak dilakukan mengingat masa tanggap darurat diperpanjang sampai 26 Oktober 2018.

Untuk saat ini 600 narapidana sudah melaporkan diri kepada lembaga pemasyarakatan (LP). Masih ada sekitar seribu napi yang belum diketahui keberadaannya.

Yasonna mengimbau para napi mau melaporkan diri. Dia menekankan napi bakal dicari keberadaannya, ketika masa tanggap darurat sudah selesai.

Baca: 1.263 Napi di Sulteng Masih Kabur

Sementara itu, LP yang rusak akibat gempa dan dibakar napi masih diupayakan diperbaiki sebisa mungkin. Perbaikan penuh baru bisa dilakukan pada 2019.

“Anggaran untuk tanggap darurat sudah kita kasih. Kita harapkan juga bantuan dari Kementerian Keuangan. Lokasi LP tak dipindah. Saya kira masih manageable,” kata Yasonna.

Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami, memberi batas waktu 10 hari bagi ribuan narapidana di Sulawesi Tengah untuk melaporkan diri. Para napi diminta kembali ke LP.

“Masih ada perpanjangan lagi. Perpanjangan masa, sesuai dengan pemprov itu ada perpanjangan sampai dengan 10 hari ke depan,” kata Sri di Rutan Kelas I , Salemba, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Menurutnya, ada tim yang masih ditugaskan di Palu terkait keluarnya para napi dari lapas saat gempa dan tsunami terjadi. Sri tak menyebut secara rinci berapa napi yang saat ini sudah kembali ke LP. (Gol/Ant/P-1) 

(YDH)