Tak Semua Petani Tebu Sepakat Berdemo

Jakarta: Tak semua pengurus Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) turut serta dalam unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat. Pengurus DPP APTRI, Sunardi Edy Sukamto, menyatakan banyak pula petani yang mendukung kebijakan pergulaan yang dicanangkan pemerintah.

“Kita konsisten dengan keputusan pemerintah dalam rapat kordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Mendag, dan Menteri BUMN. Kita sepakat harga Rp9.700 per kilogram netto diterima petani. Bulog juga konsisten,” kata dia, Selasa, 16 Oktober 2018

Ia menjelaskan saat ini sebagian besar tebu petani telah selesai tertebang. Dan gula petani telah dibeli oleh Bulog atas penugasan pemerintah. Edi mengatakan gula petani sebagian telah terserap oleh pedagang sebelum penugasan Bulog.

Ia juga menjelaskan, gula petani di bawah perusahaan gula non-BUMN atau swasta, juga telah diserap. Edi menduga ada pihak-pihak lain yang ingin mengeruk keuntungan jika harga dinaikkan. 

“Kami tidak ingin aksi tersebut hanya dimanfaatkan pihak lain yang mengatasnamakan petani. Kami tegaskan aksi tersebut bukanlah tuntutan dan tanggung jawab kami. Karena, jika harga naik, yang menikmati bukan petani,” tuturnya. 

Lelang online

Sebanyak 300 petani yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI berdemo di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka minta gula dari para petani dibeli oleh pemerintah.

Sebanyak 10 perwakilan dari APTRI kemudian diberi kesempatan bertemu perwakilan pemerintah di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, mereka meminta perputaran gula rafinasi dilakukan melalui proses lelang online. Dengan begitu produksi gula petani lokal bisa lebih cepat terserap.

“Jangan sampai rembes, kalau rembes, maka kita akan rugi banyak,” kata Sekretaris Jenderal APTRI Nur Khabsyin. Permintaan itu disampaikan di depan perwakilan Setneg dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan. 

Para petani, kata Nur, saat ini tengah menunggu payung hukum berupa penerbitan peraturan presiden (perpres). “Keberadaan perpres diharapkan akan membuat persoalan selesai,” kata dia.

Dalam tuntutannya, pedemo juga meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberhentikan praktik impor gula. Pasalnya, stok gula dari kalangan petani masih banyak.

“Impor itu harus diberhentikan. Ini memberi pukulan juga buat kami,” tutur dia.

Petani juga meminta pemerintah membeli gula yang tidak laku. “Bayangkan, pemerintah yang komitmen ingin membeli gula petani sebanyak 600 ribu ton, hanya membeli 100 ribu ton,” kata Nur. 

Apalagi, lanjutnya, pemerintah membelinya di bawah biaya produksi gula sebesar Rp9.700 per kilogram. “Biaya produksi gula petani sendiri antara Rp10.600-11.000 per kilogram,” ujar dia.

Perlu diuji

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) justru menyebut kebutuhan konsumsi gula nasional belum tercukupi. Atas alasan ini pula pemerintah memutuskan impor.

“Dari riset yang dilakukan terhadap komoditas gula, statistiknya memang agak ganjil. Konsumsinya lebih tinggi dari produksi ditambah dengan impor gula,” ujar Kepala Bidang Penelitian di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan informasi adanya kebocoran gula rafinasi sekitar 300 juta ton setiap tahunnya. Kebocoran itu diduga lari ke pasar konsumen. Adapun sebagian besar gula rafinasi didapat dari impor. Menurutnya, sulit membedakan antara gula konsumsi dengan gula rafinasi.

Terkait keluhan petani bahwa kondisi gula di pasaran berlebih, ia menyebut hal ini perlu diuji di lapangan. “Kalau berlebih, harusnya harga di pasaran turun. Tapi, saat ini harga gula kita masih tetap tinggi dibandingkan Thailand dan Malaysia,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu dilakukan penelitian lebih jauh apa yang menjadi penyebab Bulog dan industri tidak mau menyerap tebu dari para petani. “Seolah mengindikasikan bahwa kualitasnya kurang bagus,” katanya.

(UWA)